Ajukan Uji Materi Perppu Ormas, HTI Bakal Menuai Badai

Jum’at, 14 Juli 2017

ISLAMNUSANTARA.COM, Jakarta – Istana Kepresidenan akhirnya menanggapi rencana Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam mengajukan uji materi alias judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan.

Tanggapan tersebut disampaikan oleh Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi bahwa setiap warga Negara berhak mengajukan atau melakukan upaya hukum terhadap peraturan yang ada di Indonesia.

“Adalah hak setiap warga negara untuk mempertanyakan atau bahkan melakukan upaya hukum terhadap sebuah kebijakan atau keputusan pemerintah,” kata Johan saat dihubungi wartawan, Kamis (13/7/2017).

Johan memastikan, Presiden Joko Widodo menghormati setiap upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat. “Presiden menghormati upaya hukum itu selama dilakukan dengan mekanisme hukum yang belaku,” ucap Johan.

Seperti diberitakan, kuasa hukum HTI, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, gugatan tersebut rencananya akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (17/7/2017), bersama sejumlah ormas sebagai pihak penggugat.

Menurut Yusril, gugatan itu bertujuan membatalkan pasal-pasal yang mengatur kewenangan pemerintah dalam mencabut status badan hukum dan membubarkan ormas.

Masih kata Yusril, di dalam Perppu Ormas terdapat beberapa pasal yang bersifat karet, tumpang tindih dengan peraturan hukum lain dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Adapun Perppu 2/2017 itu resmi diumumkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto pada Rabu (12/7/2017) siang. Perppu ini menghapus pasal yang menyebut bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan.

Pembubaran dengan cara pencabutan badan hukum bisa langsung dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atau Menkumham. Perppu ini dibuat setelah pemerintah sebelumnya mengumumkan upaya pembubaran terhadap HTI yang dianggap anti-Pancasila.

“Saya tadi sudah bicara dengan HTI dan kita sepakat hari Senin (17/07) kita akan ajukan judicial reviewnya. Ormas-ormas lain yang akan bergabung, silahkan,” ujar Yusril Ihza Mahendra kepada BBC Indonesia.

Menurut Yusril Perppu tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak berdasar. Pasalnya, tidak ada kegentingan yang memaksa dikeluarkannya aturan pengganti. “Sekarang ini tidak ada alasan yang cukup untuk mengatakan bahwa sitausi ini memaksa lantas pemerintah harus mengatasi keadaan dengan mengeluarkan Perppu. Itu salah satu pertimbangan kita untuk mengajukan ini ke Mahkamah Konstitusi,” kata dia.

Apapun, langkah HTI ini menjadi bahan ketawaan orang. Dengan mengajukan uji materi, berarti HTI mengakui sistem demokrasi yang dipakai Indonesia. Padahal, selama ini, sistem demokrasi itu mereka kecam. Bahkan dengan itu mereka menyebutnya sistem kafir. Bukan tidak mungkin, justru judicial review HTI itu, akan menelanjangi gerakan politik mereka.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, menyebutkan rincian Perppu yang dirilis untuk membubarkan organisasi masyarakat yang ingin ‘mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945’. Fakta lapangan lebih dari cukup untuk menunjukkan bahwa HTI itu anti-Pancasila. Di sini HTI bakal menuai badai.

Maka, dalam Perppu itu, Menteri Hukum dan HAM diberikan wewenang “melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum terhadap Ormas yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”.

Perppu itu terbit, menurut Wiranto, karena UU Ormas tidak lagi memadai untuk mencegah ancaman terhadap Pancasila dan UUD 1945. “Masih ada kegiatan ormas yang nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Ada ajaran lain yang diarahkan untuk mengganti ideologi Pancasila dan UUD 1945, dan mengganti eksistensi NKRI. Itu tidak tercakup dalam UU yang lama,” ujar Wiranto. (ISNU)

Sumber: Duta.co

No Responses

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: