Bersama Yusril Ihza, HTI Gugat Perppu Ormas ke MK

Rabu, 19 Juli 2017

ISLAMNUSANTARA.COM, Jakarta – Organisasi Masyarakat (Ormas) pengusung ideologi Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terus melakukan perlawanan terhadap terbitnya Perppu No 2/2017 tentang Ormas. Setelah Senin (17/7) lalu melaporkan Perppu Ormas ke Komnas HAM, Selasa (18/7), HTI menggugat Perppu Ormas ke Mahkaman Konstitusi. Selain itu, HTI bersama perwakilan Ormas Islam juga melaporkan Perppu Ormas ke DPR.

Juru Bicara HTI  Ismail Yusanto mendatangi Gedung MK bersama Yusril Ihza Mahendra dan sejumlah perwakilan Ormas lain untuk mengajukan gugatan terhadap materi Perppu Ormas. Menurut Yusril, belum ada alasan kuat yang dimiliki pemerintah untuk mengesahkan Perppu tersebut. Di samping itu, pemerintah dianggap tidak memenuhi syarat pembuatan Perppu.

“Tidak cukup alasan bagi pemerintah untuk menerbitkan Perppu. sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2009 bahwa ada syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk menerbitkan Perppu dan itu tidak dipenuhi oleh pemerintah sampai hari ini,” ujarnya.

Adapun syarat yang dimaksud Yusril adalah sebagaimana yang tertera dalam putusan MK tahun 2009 adalah Perppu dikeluarkan dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Menurutnya, saat ini tidak ada kegentingan yang dihadapi pemerintah sehingga harus menerbitkan Perppu.

“Kegentingan memaksa yaitu ada 3 syarat pertama pemerintah harus mengambil langkah dalam suatu masalah dan langkah diambil berdasarkan UU, sementara UU tidak ada. Kedua UU ada tapi tidak memadai untuk menyelesaikan kasus itu, Ketiga karena sangat mendesak, kalau diajukan ke DPR terlalu lama maka pemerintah keluarkan Perppu,” ujarnya.

Tak hanya itu, menurut Yusril, Perppu dapat melenyapkan kebebasan dan berpotensi menimbulkan multitafsir tentang paham yang bertentangan dengan dasar negara Pancasila.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pemerintah melalui Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, penerbitan Perppu ini tidak akan berdampak secara signifikan terhadap kehidupan. Sebab, Perppu ini hanya untuk mengatasi Ormas yang bermasalah, dalam hal ini yang tidak taat kepada undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. (ISNU)

Sumber: Duta.co

No Responses

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: