Cak Ibin: Pemerintah Indonesia Terlalu Baik dalam Menyikapi Ormas Anti Pancasila

Sabtu, 29 Juli 2017

ISLAMNUSANTARA.COM, Surabaya  – Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Surabaya, Dr Muhibbin Zuhri (Cak Ibin) mengatakan bahwa pemerintah Indonesia dinilai terlalu baik — kalau tidak dikatakan sembrono — dalam menyikapi Ormas yang jelas-jelas mengancam ideologi (negara) Pancasila dan NKRI. Terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), adalah bentuk kecerobohan tersendiri.

Hal itu disampaikan Cak Ibin, dalam seminar ‘Perppu Ormas dan Keutuhan NKRI’ yang digelar Harian Umum Duta Masyarakat bersama Forum Masyarakat Cinta Damai (Formacida) Jatim dan Astranawa Institut, di Graha Astranawa Gayungsari Timur Surabaya, Jumat (28/7/2017).

“Saya katakan pemerintah kita telat. Perppu (No. 2 tahun 2017 tentang Ormas) ini, telat. Tetapi, dari pada tidak. Karena sejak awal ideologi yang diusung HTI bertentangan dengan ideologi negara. Mestinya tidak boleh terbit AHU (Administrasi Hukum Umum red.) dari Kementerian Hukum dan HAM untuk HTI. Dari sisi nama saja, sudah jelas, Hizbut artinya partai, kok bisa didaftar sebagai Ormas,” jelas Cak Ibin panggilan akrabnya di depan ratusan peserta seminar yang didominasi mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya dan sekitarnya ini.

Selain Cak Ibin, hadir sebagai narasumber Sholikul Huda MFiil, Ketua Pusat Studi KH Mas Mansur UM Surabaya, dan Satria Dharma, pemerhati masalah sosial.

Masih menurut Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya ini, pemerintah tampak kecolongan sehingga mau menerima dan mencatat HTI sebagai ormas yang diakui keberadaannya di Indonesia. Baru setelah HTI berkembang pesat dan ketahuan ideologi yang dikembangkan mengancam keutuhan NKRI, pemerintah kelabakan sehingga perlu mengambil langkah taktis membubarkannya.

“Meski langkah ini sudah tepat, tapi jangan sampai Perppu tersebut justru menjadi anasir abuse of power. Dalam kaidah fiqh, menolak kemudharatan jauh lebih diutamakan ketimbang menciptakan kemaslahatan. Yang kita selamatkan adalah rumah NKRI,” ujarnya.

Dari sisi bahasa, katanya, HTI sebenarnya tak pantas disebut Ormas karena Hizbut itu maknanya partai. Kemudian dari segi ideologi kebangsaan, HTI tak mengakui eksistensi NKRI dengan Pancasila sebagai dasar negara, sehingga mereka berusaha mengubah dan menawarkan konsep khilafah.

Padahal, para pendiri bangsa ini sudah memilih bentuk nation state dan Pancasila sebagai dasar negara itu melalui  kesepakatan (muahadah), seperti yang contohkan Rasulullah saat membangun Madinah melalui sohifatul Madinah yang prinsip dasarnya mengedepankan ummatan wahidah (kebangsaan) dan kemakmuran.

“Jadi, Indonesia itu sudah syar’i, karena itu siapa yang ada di Indonesia dan turut menyepakati NKRI, maka, wajib menjaga konsensus nasional, ini di atas kepentingan primordial. HTI itu Ormas baru yang tak punya etika untuk hidup di Indonesia, karena tak mau mengikuti sistem yang berlaku,” tegasnya.

Sementara, Sholikul Huda MFiil, Ketua Pusat Studi KH Mas Mansur UM Surabaya, memilih mengkritisi latar belakang terbitnya Perppu. Bahwa NKRI harga mati, Pancasila sebagai dasar negara sudah final, semua sepakat. Tetapi menerbitkan Perppu untuk memberangus hak berserikat, dinilai kelewat maju.

“Saya tidak memaksa orang untuk sepakat dengan saya. Tetapi, saya melihat latar belakang terbitnya Perppu ini dipicu oleh kasus Ahok, yang kalah dalam Pilgub DKI. Proses Pilkada DKI ini sampai mampu menggerakkan umat Islam se-antero nusantara untuk bergerak. Di sisi lain, dampak dari Perppu adalah gesekan antar-umat di bawah,” jelasnya.

Masih menurut Sholikul Huda, mengkritisi isi Perppu sudah tidak relevan. Di samping sudah terbit dan berlaku, Perppu dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi. “Saya hanya ingin menegaskan, bahwa, jangan sampai Perppu ini menjadi alat penguasa untuk berbuat semena-mena. Karena isi Perppu tersebut multitafsir. Tergantung siapa yang menggunakan,” jelasnya.

Kader muda Muhammadiyah Jawa Timur ini, mengakui bahwa organisasinya agak berbeda dengan NU dalam menyikapi keluarnya Perppu No.2 tahun 2017. Pasalnya, pihaknya khawatir Perppu itu dijadikan legitimasi politik, alat pengendali terhadap kelompok yang kritis terhadap pemerintah. Apalagi kalau targetnya hanya untuk kepentingan 2019.

Makanya, jelas Sholikul Huda, kalau Perppu ini hanya untuk menangani HTI, itu terlalu mahal. Ia juga mempertanyakan signifikansi Perppu terhadap organisasi radikal. “Jangan sampai pemerintah terkesan memarginalisasi politik kelompok Islam, sebab itu justru dapat memicu tumbuh suburnya radikalisme,” pungkasnya.

Satria Dharma lain lagi. Senada dengan Dr Muhibbin Zuhri, Alumni UNESA ini  menegaskan bahwa nasib HTI di Indonesia masih terbilang terhormat. Dia dibekukan dengan Perppu. Di Jordania cukup dengan surat Wakil Mendagri. “Kalau Anda membaca sejarah Islam, pada zaman Umar bin Khattab ra. kalau ada kelompok yang melawan negara, pedang yang berbicara. Karenanya, saya melihat pemerintah sekarang ini, kelewat baik,” jelasnya.

“Tahun 2003 dilarang di Jerman karena menyebarkan kebencian dan kekerasan. Tahun 1999 dilarang di Rusia karena dikategorikan organisasi teroris, tahun 1974 dilarang di Mesir karena melakukan kudeta, tahun 2015 dilarang di Malaysia karena menyimpang, tahun 2005 dilarang Kazakhtan karena organisasi teroris, tahun 2008 dilarang Spanyol karena ilegal, tahun 1953 dilarang Jordania karena mengancam kedaulatan negara,” tegas Satria.

Ia sangat mendukung kebijakan pemerintah membubarkan HTI. Namun untuk orang-orangnya, jangan dicap sesat karena yang sesat itu hanya ideologi politiknya. “HTI itu berbeda dalam hal kebangsaan, tapi tidak dalam hal keislaman. HTI berhasil bangun opini sebagai brand Islam, karena berhasil mengidentikkan gerakan ideologi politik dengan Islam. Makanya kita harus waspada jangan mudah ketipu dengan yang tampak di luar,” pinta penulis buku Hizbut Tahrir Organisasi Penghianat Bangsa ini. (ISNU)

Sumber: Duta.co

No Responses

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: