Islam Tiba di Nusantara dengan Damai

Islamnusantara.com, SEMARANG – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan perluasan penyebaran paham Islam yang moderat bisa membantu menangkal masuknya paham-paham Islam yang radikal. “Kami lebih menitik-beratkan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, tokoh agama, dan berbagai kalangan, termasuk institusi negara,” katanya di Semarang, Senin (6/4).

Hal tersebut diungkapkannya usai meresmikan Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo yang resmi berubah status dari sebelumnya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang. Kerja sama yang dimaksudkan, kata dia, untuk lebih gencar menyebarkan paham Islam yang moderat, “rahmatan lil alamin”, menjunjung tinggi toleransi, dan Islam yang bisa hidup di tengah keragaman.

Islamdamai“Sebagaimana Islam yang dulu diajarkan para pendahulu, seperti Walisongo. Islam kan dikembangkan tanpa meneteskan setetes darah pun di bumi Nusantara,” kata politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Lukman mengingatkan Islam disebarkan di Indonesia dengan penuh kearifan, kedamaian, dan toleransi, bukan dengan cara-cara kekerasan sebagaimana dianut paham radikal, seperti Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS).

Rektor UIN Walisongo Semarang Prof Muhibbin Noor sebelumnya juga mengatakan paham-paham radikal, seperti ISIS yang melakukan cara-cara kekerasan memahami agama Islam secara keliru. “Memang ada seruan mengajak orang lain melalui dakwah, namun dakwah harus dilakukan dengan hikmat atau bijaksana. Misalnya melalui kata-kara yang baik atau berdiskusi,” tukasnya.

Dalam Alquran Surat An Nahl: 125, kata dia, ada seruan untuk berdakwah dengan hikmat, seperti melalui kata-kata yang baik atau berdiskusi, bukan dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Namun, kata dia, ada pula ayat Alquran yang menyerukan umat Islam untuk memerintahkan sesuatu yang benar dan mencegah sesuatu yang munkar, tetapi ayat itu ditujukan kepada mereka yang memiliki kewenangan.

“Artinya begini, yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah mereka yang memang diberi kewenangan yang bisa memaksa orang lain, seperti para penegak hukum, polisi, hakim, dan sebagainya,” katanya.

Orang-orang sipil yang tidak memiliki kewenangan memaksa, kata Muhibbin, tidak bisa menggunakan ayat itu sebagai dasar untuk melakukan tindakan kekerasan dalam berdakwah atau mengajak orang lain. (ISNA/Republika)

No Responses

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: