Kesatria Islam Nusantara

1432_31601_ISNIslamnusantara.com – Posisi Menteri Agama, memang kurang umum dalam diskursus negara kebangsaan yang umumnya berformat sekuler. Namun, karena keunikan dari falsafah Negara dalam hal ini Pancasila, maka kurang lebih Kementerian Agama, yang dipimpin oleh seorang Menteri Agama menjadi pembeda dan prasyarat dari diterapkannya falsafah tersebut.

Lalu pertanyaannya, Menteri agama seperti apakah yang tepat mengisi posisi tersebut, di mana dalam perguliran isu mengenai sekuler vs agamis, keduanya seolah dan tampak saling meniadakan satu sama lain.

Maka bila boleh disederhanakan, jawabannya adalah seperti Lukman Hakim Saifuddin.

Dalam penilaian penulis, sosok yang lahir di Jakarta 25 November 1962 ini adalah gambaran modern dan menuju tafsiran yang benar dari sekian banyak Menteri Agama yang selama ini telah mengisi posnya.

Bahkan dirinya tidak mewakili sosok ayahnya yang juga menteri Agama di era Soekarno, K.H Saifuddin Zuhri. Apa yang diwakili oleh politisi PPP ini, adalah wajah birokrat professional, yang mengenal realm dari situasi keagamaan di Indonesia. Yang pada akhirnya melahirkan pelbagai keputusan keputusan “langka” yang didasarkan dari kebutuhan lapangan, dan upaya pada penyelesaian konflik di kalangan ummat beragama, dibanding membubuhinya dengan pupuk konflik lain.

Segala kejutan kejutan dari kebijakan yang dibuat oleh pria lulusan Gontor ini, adalah didasarkan pada prinsip bagaimana negara pertama-tama meletakkan timbangan keadilan pada warga negaranya. Termasuk dalam hal berkeyakinan.

Oleh karena itulah Lukman Hakim Saifuddin bisa dengan mudah memutuskan bahwa kolom agama tidak perlu di dominasi oleh enam agama semata, mereka yang sejak dahulu menganut ajaran agama selain enam agama besar (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu) boleh mengosongkan formulir kewarganegaraan.

Dan akhirnya negara di bawah presiden Joko Widodo mengalami penyegaran, dan keseimbangan baru.

Tidak berhenti sampai di sana, Lukman Hakim berhasil melakukan terobosan besar mengenai pengeluaran fiskal rutin Indonesia yang ikut berkontribusi menekan rupiah, berkaitan dengan ongkos naik Haji, dengan jalan memangkas ongkos tersebut hampir setengahnya.

Semua ini dilakukannya atas nama efisiensi dan tata kelola finansial yang baik. Dan atas nama efisiensi pula, Lukman Hakim membatasi peserta haji dalam bentuk prioritas kepada mereka yang belum berhaji, sehingga tidak ada penghamburan berlebihan dalam hal penghayatan ajaran agama.

Terbaru adalah bagaimana Menteri Lukman mencoba mempertahankan kultur ciri khas khazanah lokal, dalam agama kereta besar seperti Islam, dengan cara memperkenalkan kembali pembacaan Al Quran langgam nusantara. Di mulai dari langgam Jawa yang rupanya menuai kontroversi, antara yang mengecam dan yang mendukung.

Segala penyegaran yang dilakukan oleh Menag, memperkuat sosoknya yang terlihat tenang, moderat, dan teduh. Menggambarkan secara tipikal, agama yang diwakilinya, Islam yang artinya damai. [INS]

No Responses

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: