Ketua PBNU: Pemerintah Harus Awasi Masjid dari Khutbah Radikal

Senin, 09 Juli 2018

ISLAMNUSANTARA.COM, Jakarta – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Manan Abdul Ghani berharap agar pemerintah dapat melakukan pencegahan dan pengawasan dari konten radikal yang tersampaikan melalui khutbah di masjid-masjid di lingkungannnya.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul konferensi pers hasil penelitian Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta dan Rumah Kebangsaan pada tahun 2017 tentang materi khutbah radikal di masjid negara.

Kiai Manan menyebut kiai-kiai NU jikapun ada ketidaksetujuan dengan kebijakan pemerintah atau penguasa berpatokan pada upaya melalui doa agar penguasa melakukan perbaikan, bukan dengan mengeluarkan ujaran kebencian.

“Perbaikilah semua penguasa yang menguasai umat Islam,” kata Kiai Manan mengutip doa kiai-kiai NU.

Karenanya ia sangat menyayangkan ditemukannya khutbah-khutbah Jumat berkonten radikalisme yang ironisnya dilakukan di masjid-masjid milik pemerintah. Menjadi ironi, karena masjid-masjid tersebut sangat mungkin dibangun dengan dana APBN.

Kiai Manan menegaskan ibadah shalat Jumat adalah ibadah antara hamba dengan Allah. “Orasi politik di luar, bukan di forum Jumatan. Itu silakan saja. Tapi di masjid adalah hubungan antara hamba dengan Sang Khalik. Khatib harus memotovasi jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah,” pintanya.

Sejak didirikan, kata Kiai Manan, masjid harus difungsikan untuk membangun nilai-nilai ketakwaaan kepada Allah Swt. Nilai-nilai ketakwaan adalah pesan utama dari Allah melalui masjid.

Masjid sebagai tempat ibadah juga menjadi dasar dan menundukkan kepatuhan kepada Allah Swt. Oleh karenanya, khutbah dan kegiatan di masjid harusnya jauh dari nilai arogansi dan provokasi.

Diberitakan sebelumnya, hasil penelitian P3M dan Rumah Kebangsaan menunjukkan 41 masjid pemerintah yang terindikasi radikal, sebanyak 17 (41 persen) masjid berada dalam kategori radikal tinggi. Sisanya sebanyak 17 (41 persen) berkategori radikal sedang; dan hanya tujuh masjid atau 18 persen  yang masuk kategori radikal rendah.

Penelitian dilakukan terhadap khutbah yang disampaikan khatib pada setiap pelaksanaan shalat Jumat, selama empat minggu, dari tanggal 29 September hingga 21 Oktober 2017. Terdapat 100 masjid di Jakarta yang terdiri dari 35 masjid kementerian, 28 masjid lembaga, dan 37 masjid BUMN yang diteliti. (ISNU)

Sumber: NU Online

No Responses

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: