Muhammadiyah Satu Barisan dengan HTI Tolak Perppu Ormas

Jum’at, 14 Juli 2017

ISLAMNUSANTARA.COM, Jakarta – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyesalkan penerbitan  Perppu Ormas. Muhammadiyah dalam hal ini satu barisan dengan HTI yang mempersoalkan Perppu  2/2017 tentang perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Berbeda dengan Nahdlatul Ulama (NU) yang menilai Perppu Ormas merupakan langkah cerdas dan efektif mengatasi Ormas anti-Pancasila.

Muhammadiyah menilai Perppu Ormas akan menghambat kebebasan berpendapat. “Rezim saat ini justru sangat perlu dikritisi,” tegas Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Kamis (13/7) kemarin.

Mu’ti menyesalkan sikap pemerintah yang terburu-buru menerbitkan Perppu. Menurut dia, Kementerian Agama seharusnya dilibatkan sebelum menerbitkan perppu. Alasannya, beberapa Ormas yang dibidik adalah Ormas keagamaan. “Kementerian Agama punya cara bagaimana berdialog dengan Ormas keagamaan. Kenapa jalan ini tak ditempuh dulu,” ujarnya.

Senada dengan Muhammadiyah, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menilai terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas merupakan langkah tidak tepat yang dilakukan pemerintah. Ia berharap pemerintah mengkaji ulang Perppu tersebut.

“Terbitnya Perppu Ormas ini langkah (Presiden) Jokowi yang fatal. Saya minta tim Perppu berpikir ulang,” kata Amien setelah menghadiri silaturahmi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jabar di Masjid Raya Mujahidin, Jalan Sancang, Kota Bandung, Kamis (13/7).

Amien menyebut seharusnya pemerintah melakukan pendekatan persuasif terhadap Ormas yang dianggap anti-Pancasila, bukan malah mengambil langkah reaktif dengan langsung membubarkan Ormas tersebut. “Ini sudah mengabaikan masyarakat. Perancang perppu ini mengidap islamofobia, program pertama HTI, kemudian FPI, siapa tahu nanti yang lain-lain,” tutur dia.

“Adapun ada Ormas yang tidak pancasilais seharusnya dipanggil, tidak usah dibubarkan,” dia menambahkan.

Dia mengaku khawatir langkah pemerintah ini akan memancing reaksi umat Islam yang tergabung dalam Ormas-Ormas tertentu. Sehingga, sambung dia, diharapkan anggota DPR bisa menolak penerbitan Perppu Ormas.

“Sekalipun Perppu sudah diumumkan, kalau bisa, ditolak DPR karena berbahaya. Saya khawatir kesabaran umat tidak tertahankan. Mereka akan bergerak,” ungkap Amien. (ISNU)

Sumber: Duta.co

No Responses

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: