Pasca Rusuh SARA di Tanjung Balai, BNPT Konsolidasi dengan Ormas dan Tokoh

Rabu, 03 Agustus 2016,

ISLAMNUSANTARA.COM, JAKARTA – Maraknya kasus SARA baru-baru ini yang mengakibatkan pembakaran tempat ibadah di Tanjung Balai, Sumatera Utara (Sumut). Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius berujar bahwa hal itu dipicu oleh provokasi sikap intoleran di masyarakat.

Untuk mengatasi hal ini, Suhardi mengandalkan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) guna mencegah aksi radikal. “Kita konsolidasi dengan berbagai pihak terkait langkah BNPT termasuk men-counter sikap intoleran dan radikal. Kemarin kita bertemu dengan NU (Nakhdatul Ulama), Muhammadiyah, Pak Dien Syamsuddin, Buya Syafii Maarif, lalu nanti ke Komnas HAM, ke Pak Frans Magnis dan MUI (Majelis Ulama Indonesia),” kata Suhardi saat dihubungi Rabu (3/8).

Diketahui, Wahid Foundation dan Lembaga Survei Indonesia kemarin mengumumkan survei persepsi intoleransi dan kecenderungan radikalisme umat Islam di Indonesia. Hasilnya, 59,9 persen responden menyatakan punya kelompok yang dibenci yakni kelompok nonmuslim, Tionghoa, dan komunis.

“FKPT itulah yang akan menjadi ujung tombak kita di daerah. Kita petakan mana saja tempat yang rawan aksi terorisme. FKPT  bisa masuk untuk menanggulangi isu intoleransi. Akademisi saja bisa kok jadi intoleran,” lanjut Suhardi.

FKPT menjadi andalan BNPT karena badan yang baru berusia enam tahun itu tidak punya perwakilan struktural hingga ke seluruh daerah. Sehingga FKPT yang sudah berada di 32 provinsi, akan melakukan tugas fungsional BNPT. Mereka mendeteksi langsung gejala radikal.

Dia mengatakan, intoleransi dan radikalisasi bisa terjadi pada siapa pun di negara majemuk seperti ini. “Itu bukan hanya stereotip ditujukan pada muslim saja, namun program kemajemukan yang menyentuh semua pihak. Kita sepakat bahwa sejak jaman sumpah pemuda kita adalah satu bangsa, satu tanah air,” urainya.

Saat disinggung teknis penegakan hukum pada mereka yang terpapar ide radikal, Suhardi mengatakan hal itu tergantung proses identifikasi. Jika melanggar hukum, pasti akan ditindak. “Jadi obatnya tergantung identifikasi, apa yang paling tepat. Apakah kita ikutkan program deradikalisasi. Ada ulama yang terlibat untuk memberi pemahaman. Juga ada psikolog yang kami sertakan,” tambahnya.

BNPT juga telah bekerja sama dengan Wahid Foundation dalam menjalankan program deradikalisasi. Bentuknya adalah kajian, pertemuan, dan roadshow ke beberapa daerah termasuk Ambon dan Poso. (ISNU/BeritaSatu)

No Responses

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: