Peringatan Hari Ibu, Fatayat NU Desak Pemerintah Lindungi Perempuan

ketua-fatyatnu-640x420

Ketua Umum PP Fatayat NU, Anggia Ermarini menyerahkan santunan berupa paket peralatan sekolah kepada ratusan anak yatim di kantor PBNU beberapa waktu lalu – Foto: Pos Kota

Rabu, 23 Desember 2015

JAKARTA, ISLAMNUSANTARA.COM – Hari Ibu yang diperingati bangsa Indonesia setiap tanggal 22 Desember dinilai sebagai momentum bersejarah kebangkitan kaum perempuan. Oleh karena itu, perempuan Indonesia harus menyadari bahwasanya kondisi perempuan menjadi salah satu faktor penting dalam pencapaian pembangunan bangsa.

Hal itu disampaikan Ketua Umum PP Fatayat NU, Dra Anggia Ermarini, melalui siaran persnya, Selasa 22 Desember 2015. Ia mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk menggelorakan semangat Hari Ibu agar  senantiasa menghormati dan berbakti kepada ibu.

Fatayat, kata dia, sebagai ormas perempuan yang memiliki konsen terhadap upaya-upaya strategis memajukan kaum perempuan, dalam momentum Hari Ibu kali ini menyatakan  sikap.

“Ibu merupakan pendidik pertama (madrasah) pertama. Oleh sebab itu, memuliakan dan mencintai Ibu merupakan spirit yang harus selalu dipelihara dan dilestarikan dalam momentum hari Ibu setiap tahunnya,” kata Anggia.

Namun ironis nasib kaum Ibu di Indonesia. sampai saat ini kualitas perempuan Indonesia masih memprihatinkan. Data Komnas Perempuan pada 2014 menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 293.220 kasus. Menurut dia, jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2013 sebanyak 279.688 kasus.

Sedangkan data kasus kekerasan terhadap perempuan yang didokumentasikan oleh Komnas Perempuan sepanjang 1998–2013 menunjukkan hampir seperempat dari 93.960 kasus berupa kekerasan seksual.

“Hal ini berarti ada 35 perempuan setiap hari menjadi korban kekerasan seksual. Artinya setiap dua jam, ada tiga perempuan yang menjadi korban,” tambah Anggia.

Selanjutnya, masalah pernikahan dini, hampir 50 % dari 2,5 juta pernikahan per tahun adalah kelompok usia di bawah 19 tahun. Angka tersebut berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian.

Berdasarkan data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, terungkap angka perkawinan dini di Indonesia peringkat kedua teratas di kawasan Asia Tenggara.

“Sekitar 2 juta dari 7,3 juta perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030. Ini menyedihkan,” sebutnya.

Anggia mengatakan, Fatayat NU mendukung pemerintah menjamin dan melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagai implementasi komitmen nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Caranya dengan mendorong berbagai kebijakan nasional (RUU) yang pro terhadap perempuan

Fatayat juga mendorong berbagai kebijakan nasional (RUU) yang pro perempuan  untuk didesakkan  menjadi prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2016. Menurutnya, Fatayat NU mendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk Prolegnas dan segera menjadi UU dengan tujuan mencegah segala bentuk kekerasan seksual.

“Fatayat NU juga mendukung revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mencantumkan batas usia minimal perkawinan perempuan 16 tahun agar tidak terjadi perkawinan dini,” tambahnya.

Dengan upaya menaikkan batas usia minimal perkawinan perempuan yang diharapkan melindungi anak perempuan dari pernikahan dini, sebab pernikahan usia dini dapat ‘mencerabut’ hak pendidikan dan hak kesehatan reproduksi perempuan dan berdampak buruk bagi pembangunan sumber daya manusia dan memunculkan masalah kependudukan,” ujar Anggia.

Selain itu, ia sekaligus menyerukan kepada seluruh kader fatayat NU di semua tingkatan (Pengurus pusat sampai tingkat Anak ranting) untuk terus konsisten dan progresif dalam memutus mata rantai kekerasan pada perempuan dan anak. Salah satunya dengan menanamkan pendidikan keagamaan dan kesehatan reproduksi di keluarga.

No Responses

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: