Terorisme Dalam Kajian Psikologi

Selasa, 08 Agustus 2017

ISLAMNUSANTARA.COM, Jakarta – Aksi terorisme dan radikalisme sedang melanda Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Dari mulai pemboman dan penusukan polisi sampai kecelakaan meledaknya bom panci tanpa disengaja. Upaya penegakkan hukum juga telah dilakukan sesuai prosedur. Beberapa pelaku telah ditangkap, meninggal di tempat, dan sebagian masih menjadi buronan.

Selain itu, polisi juga gencar melakukan operasi intelijen untuk menyelidiki jaringan terorisme yang ada di Indonesia. Ini tentu dilakukan agar aksi-aksi serupa tidak lagi terjadi.

Pandangan Publik tentang Terorisme

Menilik kecenderungan situasi sosial politik terkini, kejadian terorisme di Indonesia ditengarai berkaitan dengan dua hal. Pertama, banyak orang berpandangan, yang diperkuat dengan beberapa bukti yang diperoleh kepolisian, bahwa pelaku serangan teroris di Indonesia adalah bagian dari kelompok Islam garis keras internasional yang paling kuat dan populer saat ini, yaitu, ISIS.

Di tingkat global, kita tahu bahwa ISIS menjadi fokus utama dalam penanganan terorisme di hampir semua negara. Di kawasan Asia Tenggara, ISIS juga telah melakukan serangan terorganisasir pertamanya di Marawi, Filipina. Konon, lebih dari 500 korban tewas akibat operasi militer tentara Filipina dalam rangka menghentikan aksi ISIS di sana.

Dengan semakin dekatnya lokasi aksi sistematis ISIS, rakyat Indonesia memang perlu khawatir. Pulau-pulau perbatasan kita cukup dekat dengan Marawi dan transfer teroris dari sana ke negeri ini, bukan hal yang mustahil. Apa lagi, santer kabar yang menyebutkan bahwa warga negara Indonesia sendiri ada yang tergabung dalam milisi ISIS di Marawi. Selalu ada kemungkinan mereka kembali ke Indonesia dan berpikir untuk mulai melakukan aksi demi perjuangkan agenda ISIS di sini.

FAKTANYA, BEBERAPA AKSI TERORISME YANG TERJADI DI INDONESIA SUDAH DITENGARAI MEMILIKI KETERKAITAN DENGAN ISIS MESKI BELUM DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI AKSI YANG SISTEMATIS SEPERTI DI MARAWI.

Kedua, peningkatan aksi terorisme juga dianggap terkait dengan laju pesat radikalisasi umat Islam yang terjadi semenjak 2014; meski sebenarnya radikalisasi telah berlangsung lebih lama dari itu. Kita masih ingat betapa masyarakat terpolarisasi dengan tajam di pemilihan presiden 2014 dan berlanjut sampai pilgub DKI 2016-2017. Kemudian, polarisasi masih berlanjut sampai sekarang dan diduga akan mempengaruhi pilkada-pilkada berikutnya.

 Radikalisme dan Konservatiseme, bukan Hal Baru

Bagaimana pun, radikalisasi di Indonesia harus dilihat sebagai sebuah intensifikasi; bukan fenomena yang sepenuhnya baru. Kubu-kubu utama yang berseteru dapat dirunut akarnya jauh sampai sebelum Indonesia merdeka. Atau, setidaknya, sampai masa-masa akhir orde baru.

Narasi-narasi yang dilemparkan oleh kedua kubu pun masih seputar hal yang sama. Terdapat narasi kunci terkait Pancasila dan kebhinnekaan di kubu nasionalis dan narasi penerapan ketentuan syariat di kubu Islam politik. Gagasan-gagasan tersebut memang klasik, namun dinamika penguatannya dapat dikatakan terjadi melalui kanal-kanal komunikasi dan interaksi yang khas zaman ini, antara lain, via media sosial dan atas fondasi kebebasan berbicara yang membaik.

Lebih jauh, di saat yang sama kita bisa mengamati juga gejala yang tidak sedalam radikalisasi tapi sering dipersepsikan publik sebagai terkait dengan meningkatnya risiko kekerasan atas nama agama. Banyak orang menyaksikan peningkatan konservatisme muslim dan eksklusivisme dalam beragama di Indonesia. Ini terjadi bukan pada kelompok-kelompok garis keras tapi justru pada umat Islam yang lebih umum.

Sebagian dari kita mungkin mengamati dan terkejut mendapati orang-orang yang kita kenal sebagai muslim kebanyakan, tiba-tiba menjadi terpolitisasi secara intensif dalam religiositasnya. Ini tercermin dari pemutakhiran status di media sosial, aplikasi pengantar pesan, dan juga obrolan-obrolan merek secara langsung. Menurut pengamatan saya, gejala ini juga dipengaruhi oleh situasi sosial politik semenjak 2014 dan mencapai salah satu puncaknya di pilgub DKI baru-baru ini.

Perdebatan Publik dan Tanggapan Pemerintah

Kekhawatiran terhadap ekspansi ISIS dan radikalisasi serta konservatisme di kalangan umat seringkali menjadi isu yang saling bercampur dalam perdebatan publik. Desakan agar pemerintah mengambil jalan yang keras untuk mengeliminasi simpatisan ISIS dan organisasi-organisasi radikal lain dari bumi Indonesia berlangsung hampir setiap hari.

Tuntutan tersebut sudah membuahkan hasil. Pemerintah telah gencar bergerak menyisir situs-situs radikal, memantau media sosial, dan mewacanakan pembubaran ormas garis keras (yang sudah direalisasi terhadap Hizbut Tahrir Indonesia). Ini juga dilengkapi dengan melempar isu penyeimbang yang sebenarnya kurang perlu: janji akan “menggebuk” penyebar paham komunis. Entah apa motivasinya, tapi setidaknya bisa sedikit mencitrakan bahwa pemerintah bukan sedang mengalami Islamophobia.

Di sisi lain, di konferensi G20 tahun 2017 yang berlangsung di Hamburg beberapa waktu lalu, bapak Jokowi, presiden kita, berbagi cerita tentang keberhasilan deradikalisasi yang dilakukan negeri ini.

Presiden Jokowi menguraikan bahwa dalam program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia (Baca tulisan sebelumnya: Aksi Terorisme: Sebuah Kajian Psikologi Bagian 1), hanya 3 dari 560 mantan aktor teroris, atau hanya 0,53 persen yang berkeinginan melakukan aksi terorisme kembali.

Beliau juga  menyebutkan, “Sejarah telah mengajarkan kita bahwa senjata dan kekuatan militer tidak bisa memberantas terorisme. Pikiran sesat hanya bisa dikoreksi dengan cara berpikir yang benar.” Demikian sebagaimana diberitakan oleh kompas.com.

Ujaran presiden di atas berbeda dengan sangkaan umum yang meyakini bahwa pendekatan keamanan adalah satu-satunya yang paling tepat untuk menanggulangi teroris, pemerintah kita ternyata punya strategi yang lebih lengkap. Sambil tetap menjalankan tindakan penegakkan hukum di lapangan, strategi yang lebih berbasis edukasi ternyata juga digalakkan, melengkapi pemenjaraan dan operasi intelijen untuk membekuk sel-sel terorisme yang ada.

Pernyataan presiden dan dinamika masyarakat seputar isu radikalisasi ini menarik untuk dicermati. Khususnya ketika kita juga menyaksikan betapa mudahnya publik menyimpulkan bahwa peningkatan radikalisasi dan konservatisme akan membawa pada puncaknya yaitu terorisme.

Benarkah demikian? Ya dan tidak.

Dari sudut pandang psikologi, transformasi pemahaman menjadi sikap, sampai mengarah ke perilaku, adalah sebuah perjalanan yang kompleks. Sebagian besar pemahaman, tidak tumbuh menjadi sikap yang selaras dengan materi yang dipahami. Sementara, hanya sebagian sikap yang sukses mendorong tindakan nyata.

Ada sejumlah variabel yang mempengaruhi baik berupa variabel internal (seperti motivasi, persepsi dan kebiasaan) maupun variabel eksternal (seperti situasi yang mendukung, akses sumber daya serta keberadaan orang lain dengan sikap serupa).

Model Enam “Tangga” Menuju Terorisme

Fathalli Moghaddam, seorang ahli psikologi yang berasal dari Iran dan saat ini tinggal di Amerika Serikat, menggambarkan kerumitan transformasi yang disebutkan di atas dalam konteks terorisme. Ia mengajukan sebuah model “enam tangga” yang merunut proses dari kegalauan awal atas ketidakadilan yang dirasakan seseorang sampai akhirnya ia memilih melakukan tindakan teror.

Berdasarkan riset mendalam yang ia lakukan semenjak masih tinggal di Iran, Moghaddam mengidentifikasi enam tahapan tindakan terorisme. Dalam model ini, Moghaddam mengumpamakan terorisme seperti bangunan enam lantai yang terdiri dari lantai 0 atau lantai dasar dan lima lantai di atasnya.

Lantai dasar adalah tahapan ketika sang kandidat aktor teroris mulai membentuk persepsi tentang ketidakadilan yang ia rasakan dan kehidupan yang relatif berkekurangan. Anggapan ini termasuk baik yang menimpa dirinya maupun anggota kelompok/komunitas yang menjadi acuan identitasnya (misalnya: saudara seagama di Palestine atau sesama muslim di kota tempat tinggalnya).

Penting untuk diingat bahwa ini adalah sebuah persepsi. Kita mengetahui bahwa persepsi bisa erat terkait dengan realitas, bisa juga tidak. Apapun itu, ia tetap dirasa nyata oleh sang calon teroris.

Kemudian, di “lantai” pertama dia mulai mengeksplorasi opsi-opsi untuk menyelesaikan ketidakadilan tersebut. Pada banyak kasus, awalnya sang calon aktor akan menjajagi cara-cara yang sesuai koridor hukum. Dari sekedar mengeluh ke pemimpin lokal, mengajukan tuntutan hukum, atau protes di jalan sebagai bagian dari hak bicara.

Ketika akhirnya ia gagal menemukan opsi yang memadai, yaitu ketika ketidakadilan tetap dirasakan, ia mulai merasakan kemarahan yang meningkat. Lalu, sang calon teroris ini melangkah ke “lantai” dua. Di lantai ini, kemarahan yang dirasakan mulai ditujukan pada pihak yang dianggap sebagai pelaku ketidakadilan.

Selanjutnya, saat kemarahan memuncak dan ketidakadilan tetap dirasa tidak bisa diselesaikan, mereka berangkat ke lantai ketiga. Di situ mereka mulai merapat dengan sesama pihak yang merasakan ketidakadilan tersebut. Dalam tahapan ini, para kandidat teroris mulai mengkonstruksi atau membenarkan rumusan moral yang menyimpang dari kelaziman. “Pencerahan” moral di lantai ketiga ini ditandai dengan pembenaran perlawanan berbalut kekerasan terhadap orang-orang dari pihak yang dianggap telah menzalimi mereka. (ISNU)

Sumber:

No Responses

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: